Ramalan Jayabaya

Jayabaya tahun 1135-1157

NAMA Jayabaya menjadi terkenal berkat ramalan-ramalannya yang selalu terbukti kebenarannya. Tiap menjelang pemilu, sebagian masyarakat mulai menebak siapa calon presiden yang akan terpilih. Kebanyakan menghubungkan dengan ramalan Jayabaya tentang “No-To-Na-Go-Ro” yang mengatakan Indonesia akan terpilih sebagai presiden hanya yang mempunyai nama akhir “No-To-Na-Go-Ro”. Namun kenyataannya, anggapan masyarakat keliru. BJ Habibie, Abdurahman Wahid dan Megawati yang nama akhirnya bukan “No-To-Na-Go-Ro” juga bisa menjadi presiden, walaupun tidak sampai satu periode penuh. Lantas, apa tafsir No-To-Na-Go-Ro yang benar atau mendekati kebenaran?

Siapakah Jayabaya?
Maharaja Jayabhaya adalah raja Kadiri yang memerintah sekitar tahun 1135-1157. Nama gelar lengkapnya adalah Sri Maharaja Sang Mapanji Jayabhaya Sri Warmeswara Madhusudana Awataranindita Suhtrisingha Parakrama Uttunggadewa. (Sumber: http://id.wikipedia.org/wiki/Jayabaya)

Salah faham soal Jayabaya
Ada beberapa kesalahfahaman soal Jayabaya maupun tentang ramalan Jayabaya. Ada yang mengatakan Jayabaya adalah dukun atau paranormal. Itu tidak benar. Jayabaya adalah seorang raja yang mempunyai indera keenam yang tajam. Jadi, yang benar, Jayabaya adalah parapsikolog.

Ramalan Jayabaya juga bukan merupakan bisikan setan seperti ada versi yang mengatakan setan mencuri informasi dari malaikat kemudian memberitahukannya ke Jayabaya.  Ada juga yang mengatakan ramalan Jayabaya itu hanya kebetulan-kebetulan saja. Yang benar, Jayabaya membuat ramalan berdasarkan isyarat-isyarat, sinyal-sinyal yang bersifat metafisika (indera keenam). Dasar pemikirannya adalah, ada sebagian peristiwa-peristiwa di dunia yang sudah direncanakan Tuhan.

Apa yang dimaksud ramalan Jayabaya?
Ramalan Jayabaya atau sering disebut jangka Jayabaya adalah ramalan dalam tradisi Jawa yang salah satunya dipercaya ditulis oleh Jayabaya, raja Kerajaan Kadiri. Ramalan ini dikenal pada khususnya di kalangan masyarakat Jawa yang dilestarikan secara turun temurun oleh para pujangga. Asal-usul utama serat ramalan Jayabaya dapat dilihat pada kitab Musasar yang digubah oleh Sunan Giri Prapen. Sekalipun banyak keraguan keasliannya, tapi sangat jelas bunyi bait pertama kitab Musasar yang menuliskan bahwa Jayabaya yang membuat ramalan-ramalan tersebut. (Sumber: http://id.wikipedia.org/wiki/Ramalan_Jayabaya).

Ramalan No-To-Na-Go-Ro
Salah satu ramalan yang dianggap meleset adalah nama-nama presiden Indonesia yang konon akan berakhiran No-To-Na-Go-Ro. Akhiran No sudah terbukti, yaitu Soekar(NO) atau Koes(NO). Kemudian Soehar(TO). Lantas, siapa Na-Go-Ro? Kenapa yang muncul justru presiden dengan nama akhir  BJ Habi(BIE)? Kemudian Gus (DUR) atau Abdurahman Wa(HID)? Kemudian Megawa(TI) dan akhirnya Susilo Bambang Yudhoyo(NO).

Melesetkan ramalan Jayabaya?
Maka pertanyaannya, melesetkah ramalan Jayabaya? Dengan asumsi ramalan Jayabaya tidak mungkin salah, maka yang salah adalah tafsir ramalan Jayabaya. Belum ada yang mampu menafsirkan kata No-To-Na-Go-Ro secara tepat.

Teori Tak-Tik-Tuk
Selama ini ramalan Jayabaya ditafsirkan berdasarkan teori Tak-Tik-Tuk (Otak Atik Gatuk). Yang tentunya bersifat dipaksakan dan sangat terasa kurang pas. Terasa ganjil dan sangat sulit untuk dipercaya. Kurang didukung penalaran yang masuk akal dan realistis.

Lantas apa maksudnya No-To-Na-Go-Ro?
Kata Noto berarti “menata” dan Nagoro berarti “negara”. Jadi “Noto Nagoro” berarti menata negara, memimpin negara, seorang “negarawan”. Artinya, Noto Nagoro adalah orang yang mampu menjadi negarawan. Mampu menjadi pemimpin bangsa dan negara dalam arti yang sesungguhnya.

Pemahaman  No-To-Na-Go-Ro

Selama ini ada dua pemahaman:

1. No-To-Na-Go-Ro

Dipahami sebagai urut-urutan lima nama akhir presiden, yaitu Soekar(NO), Soehar(TO) dan seterusnya dengan nama akhir (NA),(GO) dan (RO). Kenyataannya tidak demikian. Berkutnya adalah BJ Habi(BIE),Abdurahman Wa(HID),Megawa(TI) dan Susilo Bambang Yudhoyo(NO).

2. No-To-Na-Go-Ro

Dipahami sebagai nama akhir presiden Indonesia yang akan memegang jabatan lebih dari satu periode atau rata-rata dua periode. Hal ini terbukti bahwa Soekar(NO) lebih dari dua periode, Soehar(TO) lebih dari dua periode dan Susilo Bambang Yudhoyo(NO) dua periode. Dan yang nama akhirnya bukan No-To-Na-Go-Ro terbukti tidak sampai dua periode : BJ Habi(BIE), Abdurahman Wa(HID) dan Megawa(TI).

Apakah berarti capres yang namanya berakhiran No-To-Na-Go-Ro akan terpilih sebagai presiden?

Mungkin tidak demikian maksud ramalan Jayabaya. Artinya, belum tentu capres yang nama akhirnya No-To-Na-Go-Ro pasti akan terpilih sebagai presiden. Maksudnya adalah, jika yang terpilih sebagai presiden nanti nama akhirnya No-To-Na-Go-Ro, maka dia akan memimpin bangsa Indonesia lebih dari satu periode atau rata-rata dua periode. Jadi, walaupun nama akhirnya bukan No-To-Na-Go-Ro, bisa saja terpilih sebagai presiden.

Apa kriteria presiden menurut Jayabaya?
Kalau Jayabaya menggunakan kata Noto Nagoro, maka syarat utama menjadi presiden yaitu seseorang yang mempunyai jiwa negarawan. Mampu menjadi pemimpin bangsa dan negara dalam arti yang sesungguhnya. Mereka akan terpilih sebagai presiden sebanyak dua periode. Bukti: Soekar(NO), Soehar(TO) dan Susilo Bambang Yudhoyo(NO).

ORANG yang cara berpikirnya “dogmatis-pasif” sering mengatakan “Jangan mendahului rencana Tuhan, sebab hanya Tuhan yang maha Tahu apa yang akan terjadi”. Benarkah? Ada benarnya dan ada tidak benarnya. Memprediksikan apa yang akan terjadi harus dilihat dulu konteksnya. Jangan lantas semua prediksi, estimasi atau ramalan itu pasti tidak boleh. Dalam hidup ini kita harus menjadi manusia yang cerdas, apalagi kalau kita mengaku umat beragama.

Read More

Pengusaha Keberatan, Presiden GALAU, Jokowi Siap Tangguhkan UMP

Akibat munculnya keberatan dari para pengusaha terkait UMP sebesar Rp 2,2 juta, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI, Joko Widodo, siap mengeluarkan penangguhan terhadap penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2013 itu.

Namun demikian, penangguhan yang dikeluarkan nantinya harus sesuai dengan mekanisme peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Ya enggak apa-apa, kita (Pemprov DKI) akan mengeluarkan penangguhan, asalkan regulasi memenuhi syarat. Memang secara aturan diperbolehkan," kata Gubernur DKI, Joko Widodo kepada wartawan di Balaikota, Senin (26/11/2012).

Jokowi menegaskan, penangguhan atau keringanan itu akan diberikan kepada para pengusaha yang tidak mampu membayar upah buruh sesuai dengan hasil penetapan UMP DKI 2013.

"Silakan ajukan penangguhan, tapi kalau setelah dicek nggak memenuhi. Ya tidak akan dikeluarkan surat penangguhan," tegasnya.

Ia menjelaskan, perihal tersebut terkandung dalam amanat UU No. 13 Tahun 2013. Yang mengatur perihal hak perusahaan untuk mengajukan keberatan, karena tidak mampu membayar upah buruh sesuai penetapan UMP.

"Saya sebatas berwenang mengetok hasil penetapan UMP yang diusulkan Dewan Pengupahan DKI. Saya bertugas sebagai tukang gedok saja," jelasnya.

Sebanyak 60 pengusaha garmen di Kawasan Berikat Nusantara (KBN) wilayah Cakung, Cilincing dan Marunda keberatan atas penetapan UMP DKI 2013 sekitar Rp 2,2 juta.

"Sebagian besar perusahaan asal Korea yang bergerak di bidang garmen menyatakan keberatan atas kenaikan signifikan UMP Jakarta 2013," papar Sarman Simanjorang, wakil pengusaha yang duduk di Dewan Pengupahan DKI.

Ia juga mengungkapkan, kenaikan UMP DKI 2013 yang signifikan akan berdampak terhadap pengurangan karyawan."Coba dihitung, jika satu perusahaan memiliki sekitar 1-2 ribu karyawan, maka bukan tak mungkin 80 ribu karyawan terancam di PHK karena tidak mampu membayar gaji," ungkapnya.

Kenaikan, tambah Sarman, UMP DKI 2013 diperkirakan akan menyebabkan relokasi perusahaan di Ibukota ke daerah lain yang memiliki upah kecil.

SBY Turun Tangan Membereskan Upah

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akhirnya turun tangan untuk menyudahi penetapan upah minimum regional 2013 yang menyulut pro dan kontra, terutama dari kalangan buruh dan pelaku usaha. Rencananya, Selasa (27/11/2012) ini, SBY memimpin sidang kabinet khusus membahas upah minimum buruh tahun depan.

Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengatakan, rapat kabinet tersebut akan menitikberatkan harmonisasi antara pemangku kepentingan alias stakeholder yang terkait dengan upah minimum buruh sehingga polemik upah minimum tahun depan tidak berlarut-larut. "Lebih jauh, iklim usaha dan investasi tidak terganggu dan tetap mengedepankan kesejahteraan buruh," katanya kemarin.

Menurut Agus, pemerintah pusat baru akan memberikan pernyataan resmi tentang masalah perburuhan ini setelah rapat kabinet usai.

Belum hengkang
Yang jelas, Chatib Basri, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), menampik adanya rencana perusahaan asing yang bakal hengkang dari Indonesia. Sampai detik ini, ia memastikan tidak ada satu pun investor luar negeri yang akan keluar dari Indonesia. "Yang keluar tidak ada. Saya belum terima suratnya karena logikanya mereka daftar ke BKPM sehingga kalau mereka keluar juga menyampaikan ke kami," ujar Chatib.

Hanya saja, Chatib mengakui ada perusahaan asing yang menghentikan sementara kegiatan produksi mereka akibat aksi demo dan sweeping yang dilakukan buruh saat menuntut kenaikan upah dan penghapusan sistem kerja alih daya atau outsourcing. "Seperti yang terjadi di PT Sepatu Bata," ungkapnya.

Kendati demikian, Chatib menegaskan, perusahaan asal Ceko ini belum berniat merelokasi pabriknya ke luar Indonesia. "Saya sudah berbicara sama pimpinan perusahaan itu. Mereka tidak pernah bilang akan meninggalkan Indonesia," kata dia. Itu sebabnya, Chatib berharap buruh menggelar aksi unjuk rasa dengan tertib dan tidak anarkistis, serta tidak melakukan sweeping ke pabrik.

Sekadar catatan, kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2013 di DKI Jakarta yang mencapai 44 persen ketimbang 2012 yakni menjadi Rp 2,2 juta per bulan mendapat protes keras dari pengusaha. Apalagi, kenaikan UMP di DKI diikuti upah minimum yang tinggi di sejumlah daerah, seperti Kota dan Kabupaten Tangerang yang mencapai Rp 2,202 juta per bulan. Alhasil, sebanyak 60 perusahaan di Kawasan Berikat Nusantara (KBN) Cilincing-Cakung, Jakarta, berencana mengajukan penangguhan UMP 2013 kepada Gubernur DKI Jakarta.

Upah sebesar Rp 2,2 juta sebulan jelas sangat memberatkan pengusaha di KBN Cilincing-Cakung. Tak cuma itu, mereka juga mengancam hengkang dari Indonesia jika tidak ada jaminan kepastian hukum dan keamanan. Maklum, demo buruh belakangan kian anarkistis dengan melakukan sweeping ke pabrik.

Read More